Komisi XI Pertanyakan Beda Angka Target Defisit Anggaran antara Kemenkeu dan Usul Bappenas

05-06-2024 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit saat memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6/2024). Foto: Munchen/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan perbedaan angka target angka defisit anggaran tahun 2025 antara yang diajukan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.


"SBN yang akan diterbitkan tadi kan untuk nanti menutup defisit yang 2,45-2,82 persen, tadi ada usul dari Menteri Bappenas defisitnya 1,5-1,8 persen. Jadi Pak Suharso enggak ikut nyusun ini Pak? Kok tiba-tiba muncul sekarang usulan 1,5-1,8 persen, gimana mengisinya ini muncul defisit 2,45-2,82%," tanya Dolfie dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Rabu (5/6/2024) di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta.


Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani memaparkan angka defisit anggaran di tahun 2025 berada pada kisaran 2,45 - 2,82 persen. Adapun defisit yang yang diperkirakan tersebut rencananya akan ditambal menggunakan utang dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).


Pada Rapat Kerja yang beragendakan pembahasan mengenai asumsi dasar dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun anggaran 2025 itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sempat menyampaikan usul untuk menekan angka defisit anggaran di 2025 menjadi di kisaran 1,5 hingga 1,8 persen. 


Perbedaan antara usul Bappenas dan angka yang telah dikemukakan oleh Kemenkeu lantas menimbulkan pertanyaan bagi anggota dewan. Dolfie lantas mempersilakan Menteri PPN/ Kepala Bappenas untuk memberikan klasifikasi atas usulan tersebut. Suharso menjelaskan bahwa dalam usulan tersebut, pihaknya belum memasukan penghitungan program-program yang akan dijalankan pemerintahan baru. (uc/aha)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...